Sistem Zonasi: Sebuah Kritik

Saya selalu bilang kalau pemerintahan Presiden Joko Widodo jauh dari sempurna. Salah satu yang sangat terlihat adalah kebiasaan kabinetnya yang mengeluarkan dan mengeksekusi aturan yang masih mentah. Juklak teknis dari aturan itu sangat berantakan. Ini terlihat tidak hanya di satu kementerian, tapi beberapa kementerian. Contohnya: aturan gross split hulu migas di ESDM, lalu berapa banyak kementerian perhubungan mengeluarkan aturan lalu mencabutnya kembali hanya dalam waktu hitungan jam, dan yang terakhir yang lagi hangat: sistem zonasi di kementerian pendidikan.

Meskipun saya tidak setuju zonasi (yes, karena saya hari ini adalah produk sistem non-zonasi dan tidak bisa membayangkan jika dulu ada zonasi saya bisa seperti ini sekarang), tapi saya bisa mengerti visi mulia pemerintah. Pemerintah ingin menghentikan stigma sekolah favorit, semua sekolah harus menjadi favorit. Semua anak, baik yang pintar atau tidak harus mendapatkan hak yang sama. Seperti di negara-negara maju.

Mulia sekali kan? Tentu saja.

Masalahnya, stigma favorit ini adalah hasil dari sistem yang telah berjalan bertahun-tahun akan diselesaikan dengan solusi yang menurut saya sangat jalan pintas. Instan. Terapkan sistem zonasi. Urutan penerimaan diubah dari nilai menjadi jarak rumah ke sekolah dan umur siswa untuk penerimaan siswa SD. Kebijakan ini langsung diterapkan tanpa mengantisipasi akibat negatifnya, yang langsung terlihat sejak hari pertama pendaftaran dibuka.

Masalah pertama adalah kapasitas daya tampung sekolah yang tidak merata. Mengapa bisa terjadi? Ya karena sistem favorit ini sudah berjalan bertahun-tahun, maka masing-masing sekolah sudah beradaptasi dengan jumlah peminat yang terjadi secara natural. Sekolah favorit akan memiliki daya tampung yang lebih besar daripada sekolah yang tidak favorit. Dan sejak dulu, sebenarnya kapasitas sekolah negeri tidak bisa menyerap semua permintaan yang ada.

Makanya muncul banyak sekolah swasta yang seringkali jadi penampung “sisa-sisa” siswa yang tidak bisa masuk sekolah negeri. Seringkali siswa-siswa “buangan” ini terkenal nakal karena mereka mencari eksistensi lain setelah tersingkirkan dari kompetisi adu kecerdasan kognitif ini. Padahal mungkin di situ banyak seniman jenius, olahragawan hebat, yang tak pernah ditemukan karena kecerdasan unik mereka tidak pernah difasilitasi dengan baik.

Sampai di sini saja, visi “hak semua anak untuk mendapatkan sekolah negeri yang bagus” tidak bisa terlaksana. Tetap akan ada seleksi. Dan seleksi ala zonasi menjadi lucu karena berdasarkan jarak. Kelak tanah-tanah di sekitar sekolah negeri favorit akan melonjak naik. Menjadi faktor yang selalu dicelotehkan ibu Evelina Setiawan dari Agung Sedayu: 3L. Lokasi, Lokasi, Lokasi.

Sebelum zonasi, bahkan sekolah negeri yang tidak favorit pun masih akan mendapatkan input yang bagus, karena saringannya tetap menggunakan nilai. Dan sekolah swasta yang spesialisasinya menangani “buangan” dari sekolah negeri. Selain tentu saja sekolah swasta yang menawarkan program pendidikan yang bagus. Kebanyakan adalah sekolah Kristen seperti Santa Ursula, Penabur dll.

Sekarang semua rata. Anak yang pintar tapi jauh dari sekolah negeri tidak akan masuk. Anak yang biasa-biasa saja tapi tidak beruntung karena orang tuanya tidak mampu beli tanah di sekitar sekolah negeri juga tidak akan masuk. Seperti contoh postingan di sini, betapa sedihnya anak-anak di Kecamatan Beji, Depok. Mereka tidak akan pernah bisa bersekolah di sekolah negeri karena ternyata posisi area ini jauh dari sekolah negeri manapun.

Gambar grafis oleh Muhammad Ihsanur via Info Depok

Masalah kedua adalah standardisasi kualitas tiap-tiap sekolah. Ketika secara kuantitas bermasalah, ternyata kualitas juga sama bermasalahnya. Inilah asal muasal terjadinya sekolah favorit itu. Kalau kita tarik sejarah, kemunculan sekolah negeri itu tidak bersamaan di setiap kota. Biasanya yang paling tua adalah SMA1 dan SMA2, lalu diikuti kemudian SMA-SMA lainnya. Sebagai yang paling berpengalaman, wajar jika kemudian SMA-SMA tertua ini menjadi terbaik kualitasnya. Apalagi kemudian anak berprestasi dari seluruh pelosok kota dan desa datang berkumpul di situ. Proses selanjutnya nyaris terjadi secara auto pilot. Seperti proses padi menjadi beras, siswa-siswa ini saling “bergesekan”, berkompetisi secara sehat untuk maju bersama-sama dengan sedikit pancingan saja dari guru kelas. Ujung-ujungnya, nilai rata-rata terbaik akan tetap dipegang sekolah ini. Tahun-tahun berikutnya berulang saja. Inilah SMA favorit.

Ketika lingkaran setan ini mencoba diputus oleh Kementerian Pendidikan sekarang ini, tidak ada program yang jelas bagaimana cara meningkatkan kualitas seluruh sekolah negeri agar sama dengan sekolah favorit. Tanpa ada ini, visi menjadikan semua sekolah menjadi favorit akan menjadi angan-angan saja.

Ambil contoh kurikulum yang ketika menteri ganti, kurikulum ikut berganti. Bagaimana meningkatkan kualitas jika kurikulum selalu berganti? Yang ada adalah sekolah akan selalu dalam fase adaptasi kurikulum. Belajar menerapkan cara yang pas untuk menerjemahkan konsep di kurikulum kepada anak-anak didik. Tidak pernah meningkat ke dalam fase “tinggal landas”, atau “continuous improvement”. Baru mau take off, eh, diganti lagi.

Contoh lain soal program upgrade kualitas guru-guru sekolah dengan program sertifikasi. Alih-alih meningkatkan kualitas, program ini menjadi salah fokus sebagai “penghasilan tambahan” guru-guru. Motivasi utama para guru bukan pada penguasaan materi sehingga layak untuk mendapatkan sertifikat, tapi uang yang didapat setelah lulus ujian sertifikasi. Kelakuan guru dan murid sama saja ternyata. Apakah guru bersertifikat itu lebih hebat daripada sebelum bersertifikat? Berkaca pada ibu saya di akhir karier mengajar sebelum pensiun (ibu saya pensiun sebagai guru kelas 6 SD, dengan status golongan 4B), sepertinya sama saja, hehehe…

Anyway, lalu apa saran saya biar tulisan ini tidak dianggap nyinyir saja?

Seharusnya pemerintah bisa lebih berhati-hati dalam mengeksekusi program yang sebenarnya mulia ini. Misalnya dengan menerapkannya terlebih dahulu di sekolah-sekolah negeri di kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Lihat masalah-masalah yang muncul. Jika DKI Jakarta saja bisa muncul permasalahan yang ruwet, bisa dibayangkan masalah yang muncul di daerah-daerah. Coba dulu apakah setiap sekolah negeri di Jakarta bisa distandardisasi sekelas SMA 70. Atau apakah SMA 70 bisa bertahan jika sistem zonasi diterapkan? Karena jika turun, berarti bukan sekolahnya yang bagus, tapi karena inputnya yang sudah bagus. Bukankah pemerintah ingin input yang beragam (ada yang pintar, ada yang bodoh) menjadi pintar semua?

Baru mungkin setelah 3-5 tahun, zonasi bisa diterapkan di Pulau Jawa dulu. Setelah 10 tahun, silakan diterapkan di seluruh Indonesia.

Tapi ya mana bisa. Kita semua terlalu terbiasa ingin yang instan. Seperti kegemaran kita dengan Indomie. Presiden hanya punya waktu lima tahun untuk menunjukkan prestasinya. Selebihnya jika gagal memperlihatkan prestasi, lawan-lawan politiknya siap untuk menjatuhkan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *