Demi, Saya Tidak Akan Damai dengan Pak Polisi

Saya tidak akan “berdamai” dengan Pak Polisi jika saya dicegat di jalan. Saya akan minta tilang normal. Saya tidak akan menyuap bapak polisi dari dulu-dulu kalau tahu prosedur sidang tilang itu sebenarnya mudah dan sederhana!

Oke, jadi awal ceritanya adalah sekitar awal Ramadhan, hari keempat kalau tidak salah ingat. Sebuah Sabtu sore yang mendung dan sejuk. Cuaca Jakarta rasanya sangat ramah, apalagi kondisi lalu lintas sedang tidak terlalu padat.  Saya sedang melakukan safari Ramadhan dengan kawan yang datang dari Denpasar. Shalat maghrib di Istiqlal, buka puasa di nasi uduk Gondangdia, lalu tarawih di Masjid Sunda Kelapa.

Sepulah tarawih, waktu melintas Jl. HOS Cokroaminoto sebelum naik flyover tugu 66 Kuningan, kami dihentikan oleh petugas Patwal. Bermotor gede. Berbadan gede pula. Awalnya saya pikir saya dicegat karena menerobos lampu merah, tapi ternyata Pak Polisi menunjuk helm yang dipakai kawan saya di belakang. Iya sih, helmnya model “helem cibuk”, bukan helm standar, apalagi helm SNI.

Singkat cerita saya ditilang. Saya tidak mendebat Pak Polisi — mengakui kesalahan. Saya juga tidak berusaha mengajak damai. Lagi bulan puasa. Sayang jika pahala hari ini terhapus begitu saja. Lagipula, saya juga ingin tahu bagaimana sih sidang tilang itu sebenarnya.

Sidang Tilang

Sidang tilang diadakan di hari Jumat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di jalan Gajah Mada, di depan halte busway Harmoni. Riset kilat dari Google mengabarkan bahwa hari ini akan menjadi hari yang kacau dan panjang. You know laa birokrat kita masih menempatkan diri sebagai raja yang dibutuhkan, bukan pelayan yang melayani publik. Jadi meskipun di surat tilang tercantum pukul sembilan pagi, saya datang pukul 07:45. Persiapan sahur dengan memperbanyak air karena saya perkirakan setelah Jumatan baru selesai.

Alamak sampai di sana sudah banyak motor parkir di Jl. Gajah Mada. Dan tidak lama, saya diserbu oleh calo yang telah siap sedia. Saya tolak karena saya benar-benar ingin tahu. Saya masuk ke area PN, lalu mendekati pintu detektor logam dan bertanya kepada petugas di sana. Saya bertanya dimana sidang SIM C, kemudian dijawab di lantai tiga. Oke, dengan riang saya melangkah ke lantai 3.

Sampai disana orang sudah banyak, tetapi pintu-pintu tertutup. Sama sekali tidak ada tulisan tentang informasi prosedur sidang tilang. Gelap gulita! Dijamin Anda bakalan bingung. Bertanya kepada orang yang menggerombol di situ juga percuma karena jawabannya juga tidak tahu.

Sejurus kemudian, ada petugas PN yang datang dan tiba-tiba orang menyerbunya sambil menyodorkan surat tilang. Saya ikut-ikutan saja. Nampaknya bapak ini adalah tempat registrasinya. Tempatnya sangat tidak representatif, hanya satu pintu dibuka separo. Tidak ada loket. Tidak ada pengeras suara. Tak heran kalau orang bergerombol dan berdesak-desakan di sini. Saya melirik ke ruang sebelah yang merupakan ruang sidang. Belum ada hakim. Tetapi ruangan sudah penuh sesak.

Tiba-tiba si bapak itu memanggil nama. Nama yang dipanggil akan ditawari ikut sidang atau langsung bayar denda dan mendapatkan SIM-nya kembali. Pertanyaan bodoh. Orang pasti menjawab langsung bayar denda. Di sini dendanya Rp. 75.000. Karena tidak pakai pengeras suara, dan petugasnya terkesan asal panggil saja, jadilah orang bergerombol dan berdesak-desakan di depan pintu yang dibuka separoh. Kalau nggak salah sampai kejadian ada yang kecopetan.

Pukul 08:54, ada kesibukan di ruang sidang sebelah. Hakim sudah datang. Ada nama-nama yang kembali dipanggil. Kali ini lebih keras karena pakai pengeras suara. Saya yang setengah putus asa menunggui nama saya di pintu separoh itu, melangkah ke ruang sebelah dan mendengarkan. Eh, ternyata tak seberapa lama nama saya dipanggil. Saya pikir saya mau disidang begitu, tapi ternyata hanya dipanggil dan disuruh ke “loket” pembayaran.

“Loket” pembayaran. Karena tidak berbentuk loket. Hanya meja panjang berisi dua orang petugas. Tidak ada lajur-lajur untuk antri seperti yang ada di bank. Orang berdesak-desakan lagi di sini. Di sini denda juga dipukul rata: Rp. 50.000. Segera saya memberikan uangnya dan SIM C kesayangan saya kembali menghuni dompet.

Sampai keluar gedung, saya tetap tidak tahu bagaimana tata cara sidang tilang itu. Tetapi kalau hanya cuma begitu saja, saya lebih memilih ditilang daripada harus berdebat dengan Pak Polisi — apalagi memberikan uang damai. Itu buat saya merendahkan citra dan martabat kepolisian. Saya sangat menghormati instansi kepolisian sehingga saya akan memilih mengikuti sidang tilang jika nanti ditilang lagi. Kacau, namun tidak sekacau yang saya banyangkan. Hehehe…

Author: Galih Satriaji

Bookaholic, Workaholic. Chubby. That's me!

5 thoughts

  1. hehehe kalo di daerahku, polisi ngak ambil damai, motor2 yg ngak lengkap kelengkapannya langsung digiring ke kantor polisi pake truknya, motor ditumpuk begitu saja, bahkan motor yg diparkir yg empunya di halaman rumah sendiripun ikut ketilang…. hihihihi

  2. aku sih belum pernah, tapi dari cerita temen2 kantor memang mending ikut “sidang” tapi kok dendanya 50 ribu ya. dulu kawan2 bilang maksimal 20 ribuan, ah mungkin mau lebaran 😀

  3. saya juga sebenarnya lebih milih sidang daripada damai, dengan demikian kita jadi mengikuti aturan yang benar dan baik, itung-2 ga nambah dosa juga. Kebanyakan kita mau enaknya dan cepat jadi yang salah pun dilakuin, jadi kebiasaan terus jadi budaya . . . budaya jelek koq dilestarikan :p anyway saya salut ma Mas galih, teruskan!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *