Tentang KPR Syariah dengan Akad Musyarakah Mutanaqisah

Beberapa hari ini ada orang CIMB Niaga di kantor terkait dengan program KPR corporate. Ada dua program yang ditawarkan, yaitu KPR konvensional dan syariah. KPR konvensional tidak ada yang baru, kecuali tentang bunga yang ditawarkan: 6,75% flat selama tiga tahun dan setelah itu floating SBI + 5%. Ada biaya penalty jika dilunasi sebelum waktunya. Selain itu ada opsi bunga floating dari awal (SBI + 2.75% kalau tidak salah), tapi tidak ada penalty jika dilunasi sejak awal.

Kemudian giliran KPR syariah yang presentasi. Akad yang dipakai adalah musyarakah mutanaqisah, bukan murabahah atau jual beli seperti yang saya pahami sebelumnya. Fatwa Dewan Syariah Nasional dari MUI dengan detail menjelaskan sisi hukumnya. Ada beberapa akad dalam pembiayaan ini, yaitu kerjasama jual beli, sewa, lalu bagi hasil sekaligus pembelian bertahap.  Metode sewanya sama selama 3 tahun sebesar 6.75%, lalu direview sebesar SBIS (Sertifikat Bank Indonesia Syariah) + 5%. Ada juga opsi menggunakan Smart Rate iB Syariah sebesar SBIS + 2.75%. Metode 3 tahun jika dilunasi lebih cepat akan kena biaya pelunasan. Sedangkan yang satunya tidak.

Sampai di sini saya mengerutkan kening. Angka-angka ini apa bedanya dengan konvensional? Dari mana hitungan SBIS? Kenapa besarannya sama dengan SBI? Jika saya boleh skeptis, saya bertanya, apa beda konvensional dan syariah selain akadnya? Jika bilang syariah itu fix, ini ada akad yang floating. Apa ini tidak terkesan mensyariahkan praktik yang ada di bank konvensional — dengan mencari-cari hukum syariahnya. Kalau begitu, ekstremnya, bisa dibalik ga? Jangan-jangan, bunga bank itu memang bukan riba jika praktik syariahnya bisa menyediakan proses yang kurang lebih sama?

Ada orang di Twitter pegiat bank syariah pernah bilang, bank syariah memang belum sempurna. Belum ada bank yang murni syariah, tapi yang jelas ada bank yang murni riba. Saya berharap banyak dengan ungkapan itu, tapi saat ini saya kecewa. Seharusnya bank syariah menemukan terobosan baru untuk menuju ke arah murni syariah itu, tapi yang saya lihat adalah mencari-cari legalitas hukum atas praktik bank konvensional. Kalau berdebat dari sisi akad, saya yang awam tentu tidak bisa membantah, semua syar’i. Fatwa MUI-nya lengkap. Tapi saya tidak menemukan semangat dibalik pelarangan riba. Target dan tujuan bank syariah seolah-olah sekarang sama dengan konvensional: kapital, untung sebesar-besarnya dengan risiko minimum (salah satu komponen bunga bank dibentuk oleh manajemen risiko).  Itulah kenapa pertanyaan saya tadi muncul: jangan-jangan, bunga bank itu bukan riba jika bank syariah bisa menawarkan praktik yang angkanya sama?

Permasalahannya tentu ada di sistem ekonomi yang berdasarkan bunga. Bank syariah ada di bawah bank sentral. Sedangkan BI kait-mengait dengan sistem ekonomi dunia. Bagaimana bisa lepas dari bunga jika memang begitu? Saya berharap ada yang berani melakukan eksperimen dengan mengimplementasikan sistem baitul mal yang lebih berorientasi ke syariahnya ketimbang mengejar keuntungan. Mungkin lembaga semacam yayasan gitu yang non-profit.

One thought

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *